ASPIRATIF.ID — Setelah 3 bulan menjalani sanksi administratif di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akhirnya Bupati Aceh Selatan H.Mirwan kembali melaksanakan tugasnya sebagai orang nomor satu di Kabupaten yang pernah terkenal sebagai daerah penghasil pala di Aceh itu.
Puncaknya, pada Selasa 10 Maret 2026, Bupati yang didukung oleh Koalisi Partai Nasional (Parnas) pada Pilkada 2026 itu memimpin apel gabungan yang di halaman kantor Bupati setempat. Begitupun,banyak tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan Bupati Mirwan dalam beberapa waktu kedepan.
Anggota DPRK Aceh Selatan Ir.Alja Yusnadi, S.TP,M.Si saat dikonfirmasi Aspiratif Id mengatakan,kembalinya Bupati Mirwan harus menjadi titik balik bagi arah pemerintahan di Aceh Selatan.
Menurut Sekretaris Komisi II DPRK ini, masih ada sisa masa jabatan empat tahun lagi dan Bupati Mirwan mewarisi kepemimpinan dengan berbagai persoalan. Mulai dari hutang daerah yang sudah menumpuk, tatakelola pemerintahan yang tidak stabil, pelayanan dasar yang belum maksimal, hingga indikator makro ekonomi yang tidak begitu menggembirakan.
“Saya tidak tahu, apakah Bupati Mirwan sepenuhnya mengetahui kondisi Aceh Selatan ini. Yang jelas, Bupati Mirwan bertanggungjawab dalam periode kepemimpinannya Bersama Baital Mukadis terhadap perbaikan Aceh Selatan,” kata Alja Yusnadi.
Lebih lanjut, Sekretaris Partai Gerindra Aceh Selatan itu menjelaskan, kepemimpinan Mirwan dan Baital Mukadis membawa semangat baru, bagaikan obor di tengah malam yang remang.
Itu sebab, banyak masyarakat menitipkan harapan kepada Mirwan, dan karena itu pula dia berhasil menumbangkan calon petahana pada pilkada 2024 lalu.
“Setelah dilantik, satu-persatu persoalan mulai muncul kepermukaan. Rupanya, semangat personal tidak cukup dalam mengelola pemerintahan. Tim yang solid-lebih tepatnya birokrat yang solid menjadi faktor utama. Baru mulai menatap, trade-off terjadi.
Mirwan harus “menepi” selama tiga bulan. Selama itu pula, menurut amatan saya, tatakelola pemerintahan seperti kehilangan arah. Birokrasi berjalan sendiri-sendiri tanpa orkestrasi yang rapi,” ujar Alja Yusnadi.
Selain itu, konsolidasi birokrasi menjadi titik fokus kelemahan selama ini. Ibaratnya mesin, sebagus apapun mereknya, jika tidak diikuti oleh kinerja komponen di bawahnya, ide besar itu akan tidak akan jalan.
Untuk mengefektifkan kinerja birokrasi, yang pertama sekali adalah mendefenitifkan Sekretaris Daerah (Sekda) setelah ditinggalkan oleh Cut Syazalisma, sudah beberapa kali jabatan itu di pelaksana tugas-kan.
Sumber : DPRK Aceh Selatan Sambut Baik Kembalinya Bupati Mirwan
