TAPAKTUAN – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Selatan tengah membahas perubahan Qanun Nomor 7 tahun 2016 salah satunya isinya membentuk Badan Pendapatan Daerah sebagai OPD baru pecahan dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD).
Sekretaris Komisi II, Alja Yusnadi mengatakan DPRK meyambut baik usulan Bupati tersebut karena wacana itu awalnya juga mengemukan dalam rapat di dewan.
“Kita menyambut baik kehadiran Badan Pendapatan Daerah, karena ide ini juga lahir dari rapat komisi II DPRK dengan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah beberapa bulan lalu,” kata Alja Yusnadi, Rabu (23/7/2025).
Kehadiran Badan Pendapatan daerah itu, lanjut Alja diharapkan bisa memaksimalkan pendapatan asli daerah (PAD) karena OPD tersebut difokuskan untuk memproyeksi pendatan daerah.
Alja menambahkan, dalam draf usulan tersebut, Badan Pendapatan terdiri dari Aset, Perencanaan Pendapatan dan Pengelolaan Pendapatan.
“Keberadaan Badan Pendapatan ini menjadi bagian yang diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten melalui perubahan ketiga atas qanun nomor 7 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten Aceh Selatan,” ujar Alja.
Dalam kesempatan itu, Alja mengharapkan saat Badan Pendapatan Daerah dibentuk Bupati harus menempatkan orang yang tepat untuk mengisi jabatan.
“Bupati kita harap menunjuk orang yang tepat untuk mengisi jabatan disana nanti agar mampu merumuskan proyeksi pendapatan dan potensi yang dimilik daerah,” pungkas Sekretaris Partai Gerindra Aceh Selatan itu.
Untuk diketahui, dalam perubahan ketiga Qanun Nomor 7 tahun 2016 tersebut beberapa Dinas atau Badan yang akan dilakukan perubahan antara lain, Bappeda menjadi Baperida (Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah).
Kemudian Badan Pendapatan dan Aset (Pemecahan dari BPKD). Selanjutnya, Dinas Pertanian dan Pangan (Dinas Pangan dihapus). Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga terakhir Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan ( Dinas Perhubungan dihapus)
Sumber : https://anteroaceh.com/news/dprk-aceh-selatan-bahas-pembentukan-badan-pendapatan-daerah/index.html.
