Aceh dan Prioritas Doni Monardo

0
105
Kepala BNPB dan Ketua Satgas Covid-10, Letjen Doni Monardo
Kepala BNPB, Ketua Satgas Covid-19, Letjen Doni Monardo (Republika)

Oleh: Alja Yusnadi

Perhatian Presiden Joko Widodo terhadap Aceh belum luntur. Setelah meresmikan jalan Tol, Jokowi mengirim 1 juta masker kepada masyarakat Aceh—yang di Gebrak Masker tempo hari– terakhir mengutus Doni Monardo ke Aceh.

Doni adalah Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sekaligus menjadi Ketua Satuan Tugas (Satgas) Covid-19. Di BNPB Doni meringankan dampak bencana, di Satgas Covid-19, Doni meringankan dampak Korona.

Oleh karena dua tugas itu, saya yakin hampir tidak ada yang tidak mengenal Doni, kecuali anak-anak dan lansia, itupun kalau mereka tidak membaca berita.

Apa yang dapat kita tangkap dari dikirimnya Jendral Bintang Tiga itu ke Aceh? Dari kacamata positif, tentu banyak kemudahan yang Aceh dapat dari kedatangan Doni. Sebut saja rencana penambahan alat tes swab, rumah sakit lapangan khusus Korona, dan semacamnya.

Itupun, kalau Kepala Pemerintah Aceh mau memanfaatkannya, sebagaimana Kota Surabaya.

Di kota pahlawan itu, sudah ada laboratorium lapangan—untuk tes swab– yang diasistensi oleh Doktor Dokter Andani, dosen Universitas Andalas.

Atau, kedatangan Doni memberi sinyal negatif, Aceh sedang tidak baik-baik saja: Pemerintah Aceh tidak mampu menekan angka penyebaran virus yang sangat mematikan itu. Paling tidak menurut Pemerintah Pusat.

Bisa jadi, salah satu dari asumsi itu benar, dua-duanya benar, bisa juga tidak samasekali. Kalau boleh, tentu saya– dan juga Anda– mengharapkan asumsi yang pertama.

Itu asumsi. Faktanya, kasus positif terus bertambah, bukan hanya di Aceh, tapi hampir di seluruh Indonesia, bahkan dunia, kecuali China mungkin juga Vietnam.

Presiden telah menetapkan 8 Provinsi prioritas penanggulangan Covid-19: DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan dan Papua.

Tergetnya, di daerah prioritas itu harus berkurang angka penularan, peningkatan angka kesembuhan, dan penurunan angka kematian.

Bukan alang-kepalang, untuk mewujudkan rencana tersebut, Presiden Jokowi menduetkan Doni dengan Luhut Binsar Panjaitan yang tidak lain dan tidak bukan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi.

Entah apa relevansinya Menko Maritim dan Investasi dengan penanganan Korona. Bisa saja Luhut dari sisi ancaman dan peluang ekonomi dan Doni dari sisi kebencanaan. Yang pasti, dua-duanya pasukan khusus.

Biasanya, kalau sudah Menteri Luhut turun tangan, sebagian besar masalah selesai. Begitu digdayanya Opung Luhut.

Dalam rapat bersama Presiden, Doni mengusulkan Aceh dan Bali masuk sebagai daerah prioritas, sehingga berjumlah 10 Provinsi.

Doni, ke Aceh bukan hanya membawa diri, ikut serta beberapa orang ahli dan beberapa bantuan, seperti Alat Pelindung Diri, Masker, Ventilator, Hand Sanitizer.

Kedatangan Doni seakan membawa hawa baru bagi masyarakat Aceh, terutama yang selama ini sudah berteriak, memberi solusi, tapi tidak didengar. Sebagai contoh, terkait Laboratorium Tes Real Time Polymerase Chain Reaction (RT PCR).

Pemerintah Pusat akan membangun di tiga lokasi sesuai zonasi wilayah Aceh. Bisa saja untuk wilayah Barat-Selatan, Tengah-Tenggara dan Timur-Utara. Harapanya, tidak perlu antri berhari-hari apalagi berminggu-minggu menunggu hasil swab.

Perkara pentingnya laboratorium lapangan ini sudah pula saya singgung di AY Corner: Belajar dari Andani.

Doni juga akan menyediakan hotel sebagai tempat isolasi.

Semua biaya itu ditanggung Pemerintah pusat, bukan Pemerintah Aceh.

Andai saja, Pemerintah Aceh –melalui refocusing kegiatan dan realokasi anggaran–melakukan upaya seperti yang disampaikan Doni, bisa saja angka penularan Korona bisa ditekan, tidak seperti hari ini sudah lebih 4 ribu orang.

Tentu, angka itu tidak seberapa bila dibandingkan dengan DKI Jakarta atau Jawa Timur yang sudah lebih 71 ribu dan 43 ribu.

Membandingkan Aceh dengan kedua kota besar itupun tidak seimbang.

Aceh bukan kawasan padat penduduk, bukan kota besar, bukan pusat industri, dan bukan pula sentra ekonomi. Seharusnya, bisa ditekan.

Mungkin karena itu juga, Safrijal Gam-gam—Ketua Fraksi PNA di DPRA—menangkap sinyal kedatangan Doni ke Aceh sebagai kegagalan Pemerintah Aceh menanggulangi Korona.

Menurut Anda?

Selamat bekerja Jendral Doni!.. [Alja Yusnadi]