ACEH SELATAN – DPRK Aceh Selatan mendorong lahirnya instansi yang membidangi pendapatan daerah. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Komisi II DPRK Aceh Selatan, Alja Yusnadi, Senin, 2 Desember 2024.
Menurut Alja, struktur pendapatan Aceh Selatan masih didominasi oleh dana transfer, mulai dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Otonomi Khusus.
“Dari 1,4 triliun pendapatan kita, dominannya dari dana transfer, seperti DAU, DAK, DOKA, dan beberapa dana transfer lainnya,” ungkap politisi Partai Gerindra ini.
Sejauh ini, kata Alja, pemerintah daerah belum maksimal dalam menggali potensi pendapatan daerah dari berbagai sektor potensial. “Sejauh ini, PAD kita masih mengandalkan sektor konvensional, belum ada pendapatan asli daerah yang datang dari bagi sisa hasil usaha BUMD, sektor pariwisata,” kata anggota DPRK dari daerah pemilihan Aceh Selatan 4 ini.
Untuk menggali potensi pendapatan daerah tersebut, Alja, menyarankan agar pemerintah daerah memperkuat tim ekonomi, salah satunya melalui penguatan peran Badan Usaham Milik Daerah (BUMD), melahirkan Badan Pendapatan Daerah yang bertugas untuk mendongkrak pendapatan daerah.
“Sejauh ini pendapatan daerah diurus oleh pejabat setingkat eselon tiga di Badan Pengelolaan Keuangan, kita merekomendasikan untuk lahirnya Badan baru, sehingga bisa lebih fokus dan terarah, dan juga memperkuat peran BUMD, ” lanjut anggota Badan Anggaran DPRK Aceh Selatan ini.
Sebagai langkah kongkrit, Alja, menyarankan agar pemerintah daerah menyiapkan rancangan qanun organisasi pada program legislasi tahun 2025.
Menurut Alja, hal tersebut sudah menjadi kesepakatan Komisi II DPRK Aceh Selatan dengan Badan Pengelolaan Keuangan dalam rapat kerja yang dilaksanakan belum lama ini. “Badan Pengelolaan Keuangan sebagai leading sektornya sudah kita panggil, dan secara prinsip sudah sependapat, oleh karena itu masukkan draf rancangan qanun dalam prolegda tahun 2025,” kata Alja.
Masih menurut anggota Badan Legislasi DPRK Aceh Selatan ini, langkah kongkrit untuk melahirkan Badan Pendapatan Daerah sejalan dengan rencana Presiden Prabowo untuk membentuk Kementrian Penerimaan Negara.
“Kita harapkan ada perbaikan dalam hal penerimaan pendapatan asli daerah pada pemerintah MANIS kedepan, sesuai dengan kebijakan Presiden Prabowo,” demikian Alja Yusnadi.***
Sumber : Genjot PAD, DPRK Aceh Selatan Rekomendasi Lahirnya Badan …www.ajnn.net › news › genjot-pad-dprk-…
